Hi, How Can We Help You?

CAMAT SELAKU PPAT SEMENTARA AD...

CAMAT SELAKU PPAT SEMENTARA ADALAH PEJABAT TUN

CAMAT SELAKU PPAT SEMENTARA ADALAH PEJABAT TUN

Kajian Hukum Progresive Tentang Akta Jual Beli yang dibuat dan disahkan oleh Camat selaku PPATS adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara / Beschikking

 

oleh :

Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H. 1

 

Camat dalam kedudukan sebagai PPATS adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan suatu perbuatan hukum jual beli dan atau pengalihan dan atau pendaftaran hak dengan menuangkannya ke dalam suatu akta otentik yaitu akta jual beli (AJB).

Jabatan PPAT yang diberikan kepada seseorang tidak dapat lahir begitu saja atau secara tiba-tiba, jabatan PPAT tersebut diberikan kepada seseorang dengan berpedoman pada kaidah normatif atau perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum (rechtstaat) telah dibuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan dan pejabat yang menyelenggarakan urusan pertanahan, antara lain seperti : UU No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Secara prinsipnya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah membagi PPAT dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

  1. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta oktentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
  2. PPAT Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat akta tanah dengan membuat akta pejabat pembuat akta tanah.
  3. PPAT Khusus adalah pejabat badan pertanahan nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat akta tanah dengan membuat akta pejabat pembuat akta tanah tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan atau tugas pemerintah tertentu.

Sebelum lebih jauh membahas tentang kedudukan Camat selaku PPATS, maka perlu kita mengetahui siapa lembaga atau badan pemerintahan yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pertanahan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah No. : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi dan mengatur sebagai berikut :

  • Pendaftaran tanah diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (Pasal 5).
  • Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 6 ayat 2).

Terkait dengan ketentuan diatas sangat jelas bahwa penyelenggara urusan pemerintah di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN R.I), namun dalam pelaksanaannya BPN R.I dibantu oleh PPAT dan Pejabat lainnya yang ditugaskan berdasarkan perangkat perundang-undangan yang ada dan berlaku, termasuk PPATS Camat.

Keleluasaan yang diberikan Undang-Undang kepada BPN R.I untuk mendapatkan bantuan dari PPAT dan pejabat lainnya yang ditugaskan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan bermakna bahwa terdapatnya suatu proses pelimpahan kewenangan oleh BPN R.I., hal mana dapat terlihat dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1 s/d 3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur :

  • PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri .
  • Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.
  • Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1 s/d 4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mengatur :

  • Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.
  • Surat Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  • Untuk keperluan penunjukan sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat yang bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai Camat kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan salinan atau fotocopy keputusan pengangkatan tersebut.
  • Penunjukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Menteri setelah diadakan penelitian mengenai keperluannya berdasarkan letak desa yang sangat terpencil dan banyaknya bidang tanah yang sudah terdaftar di wilayah desa tersebut.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga mengatur : “PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”.

Ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa urusan pemerintahan disini termasuk juga urusan penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pelimpahan kewenangan dari BPN R.I kepada PPAT dapat di kategorikan sebagai jenis pelimpahan Kewenangan Delegasi dan pelimpahan Kewenangan Atribusi dalam ranah hukum tata usaha negara. Kewenangan Delegasi, merupakan suatu pendelegasian yang diberikan antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Kewenangan Atribusi, merupakan Kewenangan yang melekat oleh karena jabatan Camat adalah Pejabat Pemerintahan atau Kepala Wilayah Pemerintahan oleh karena peraturan perundang-undangan. Dalam tinjauan hukum Tata Negara, Atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya khususnya di bidang pertanahan berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang.

Bahwa memang berdasarkan hukum akta jual beli (AJB) yang dibuat Camat selaku PPAT Sementara (PPATS) merupakan salah satu suatu jenis akta otentik yang mengatur tentang hubungan hukum yang bersifat keperdataan atau lebih tepatnya yang bersifat kontraktual (perjanjian jual beli) antara pihak-pihak yang terdapat di dalam yaitu penjual dan pembeli. Namun meskipun akta tersebut menegaskan proses jual beli atau pengalihan hak dan kepemilikan terhadap suatu obyek tanah, namun jikalau di telaah secara mendalam tentang proses pembuatan dan pengesahannya (penerbitannya), maka akan kita temukan suatu syarat dan keharusan bagi seorang Camat selaku PPATS dalam hal pemenuhan suatu proses formil (keabsahan prosedural) dan proses materiil (keabsahan substansil). Seorang Camat yang menjalankan tugas sebagai PPAT Sementara wajib memenuhi hal-hal yang bersifat prosedural dan hal-hal yang mengandung kebenaran subtansil, seperti :

  1. meneliti dan menelaah keabsahan hukum data yuridis tanah yang hendak diperjual belikan ;
  2. AJB dibuat dan diisi langsung oleh Camat selaku PPATS sesuai data yuridis yang keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan ;
  3. penandatangan AJB oleh para pihak yang sah dan saksi-saksi dilakukan dihadapan Camat dan sebelum ditanda tangani wajib terlebih dahulu dibacakan oleh Camat selaku PPATS ;
  4. Camat selaku PPATS menyerahkan salinan dari AJB kepada para pihak, baik penjual dan pembeli dan melaporkan AJB yang dibuat ke Kantor Pertanahan setempat ;
  5. Camat sebagai PPATS dapat menolak untuk membuat AJB jika data yuridis dan hal-hal lainnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
  6. Dan lain sebagainya.

Bahwa proses-proses diatas adalah suatu proses sebelum adanya atau diterbitkannya KEPUTUSAN (beschikking) oleh CAMAT selaku PPATS untuk membuat dan mengesahkan AJB yang dibuat para pihak. Berdasarkan kemampuan yang ada padanya Camat wajib memutuskan menolak atau menerbitkan AJB, proses ini sama dengan proses penerbitan Keputusan TUN lainnya, tepatnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau penelitian (telaah) sebagai pertimbangan-pertimbangan dan setelahnya baru dibuatkan suatu beschikking, sehingga dengan demikian sifat-sifat penerbitan AJB oleh Camat selaku PPAT Camat memenuhi unsur-unsur keputusan TUN yaitu kongkrit (artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan) dan final (artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

 

 

1 Advokat & Konsultan Hukum – Founder & Managing Partners Kantor Hukum MARTIN GEA & REKAN.

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *