Hi, How Can We Help You?

Perlindungan HAM Dalam Peradil...

Perlindungan HAM Dalam Peradilan Pidana (edisi HAM TERDAKWA)

Oleh : Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP adalah hukum formil yang mengatur tata prosedur acara pidana, meskipun lahir dalam ketidaksempurnaan namun lahirnya KUHAP bertujuan untuk membentuk ritme dan pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Sistem yang dibangun tersebut telah melahirkan pihak-pihak penegak hukum sebagai sub-sistemnya, yang terdiri dari : penyidik, penuntut umum, pengadilan, pemasyarakatan dan bantuan hukum. Dengan adanya sistem tersebut, maka dapat dilakukan pendeteksian dan pengukuran pencapaian keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan penegakan hukum, kemudian secara otomatis akan menciptakan perlindungan harkat martabat manusia dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum sebagai sub-sistem.

Pasal 1 angka 15 KUHAP telah merumuskan bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dengan demikian berdasarkan rumusan diketahui bahwa perlindungan HAM kepada terdakwa dilakukan pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHAP ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan seorang Terdakwa di Pengadilan, maka kepada Terdakwa tersebut diberikan Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim, dan supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya dan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan atau melakukan pembelaan tentang perkara yang dituduhkan, didakwakan dan akan dituntut kepadanya, maka Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, dan wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Terdakwa yang sedang diperiksa (Pasal 189 ayat (1) KUHAP Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri). Dengan demikian sudah jelas bahwa diperiksanya Terdakwa menurut KUHAP dalam persidangan adalah suatu HAK, jadi manakala seorang Terdakwa tidak pernah diperiksa dalam kedudukan sebagai Terdakwa, maka Pengadilan telah tidak memberikan atau merampas hak Terdakwa untuk diperiksa dalam kapasitasnya, dan perampasan hak tersebut adalah Pelanggaran HAM.

Kemudian dalam penuntutan dan persidangan seorang Terdakwa juga harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent), Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuat dakwaan sebelum mengajukan tuntutan (Requisitor), Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana digariskan Pasal 143 KUHAP Jo. Pasal 158 KUHAP. Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa memberikan jawaban secara tidak bebas oleh karena dapat berimplikasi putusan batal demi hukum sebagaimana digariskan Pasal 153 KUHAP, bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut, dengan tidak diberikannya hak untuk memberikan keterangan dan atau tidak dilakukannya pemeriksaan seorang Terdakwa dalam kapasitas sebagai Terdakwa dimuka persidangan secara bebas, maka putusan akan menjadi batal demi hukum karena KUHAP mengandung spirit perlindungan HAM bagi Terdakwa, menentang pelanggaran HAM dan KUHAP tegas-tegas menentang perampasan kebebasan, apalagi dilakukan dengan sengaja oleh Penegak Hukum. KUHAP juga melindungi seorang Terdakwa dari proses peradilan sesat akibat adanya keterangan saksi yang menyesatkan yang berbeda-beda antara keterangan dipersidangan dan pada berita acara, dalam hal terjadi hal sedemikian maka diwajibkan kepada Hakim Ketua untuk memperingatkan saksi tersebut dan mencatatkan perbedaan tersebut dalam berita acara sidang, sebagaimana digariskan Pasal 165 KUHAP, karena peradilan sesat juga merupakan pelanggaran HAM.

Urgensitas suatu barang bukti kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP juga dapat berguna sebagai petunjuk dan berguna untuk membantu membuktikan dilakukan atau tidak dilakukannya dugaan tindak pidana yang didakwakan dan atau dituntut kepada seorang Terdakwa karena barang bukti pasti berhubungan dengan tindak pidana / kejahatannya, sehingga keberadaan barang bukti juga dianggap penting oleh KUHAP, dimana KUHAP juga secara tegas memerintahkan dan membebankan kepada Hakim agar dimuka persidangan memperlihatkan barang bukti kejahatan kepada Terdakwa, dan kepada Terdakwa wajib ditanyakan apakah ia mengenal benda tersebut atau tidak sebagaimana digariskan Pasal 181 KUHAP, dengan demikian jika dalam suatu persidangan pidana tidak ada barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berarti dalam perkara pidana tersebut disimpulkan tidak ada barang buktinya, tapi apabila sebenarnya ada barang bukti dalam perkara tersebut namun tidak diperlihatkan dalam persidangan, maka persidangan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 181 KUHAP dan merampas HAM Terdakwa guna memverifikasi barang bukti yang ada, atau setidaknya barang bukti tersebut menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan.

Kemudian ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka pengadilan harus memberikan putusan Bebas, sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Frasa “sah” berkaitan dengan sah proses hukumnya dan tidak ada yang melanggar hukum acara, tidak ada pelanggaran HAM, serta sah buktinya yakni terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, sementara frasa “meyakinkan” terletak pada proses pembuktian yang telah meyakinkan subyektifitas Hakim bahwa dakwaan atau tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa adalah benar-benar Terdakwalah pelakunya. Lantas bagaimana jika terbuktinya suatu dakwaan dan atau tuntutan digantungkan pada keterangan Saksi Mahkota padahal masih banyak saksi-saksi yang lainnya atau terdapatnya alat bukti lainnya dalam perkara tersebut yang berfungsi membuat perkara tersebut terang benderang, maka terhadap persidangan tersebut diduga dipaksakan dan syarat pelanggaran HAM, karena penggunaan Saksi Mahkota oleh penuntut umum hanya boleh dilakukan (digantungkan syarat) dalam keadaan terjadinya : penyertaan (deelneming), alat bukti sangat minim, dan dilakukan pemisahaan berkas. Bahwa ketiga kondisi (syarat) tersebut harus terpenuhi secara sekaligus dan seluruhnya (kumulatif), jika tidak maka penggunaan Saksi Mahkota tidak sah, selain digantungkan kepada ketiga syarat tersebut, penggunaan Saksi Mahkota juga harus dibarengi dengan pemenuhan tambahan alat bukti lainnya, karena penggunaan Saksi Mahkota rentan perdebatan dan sangat besar keraguan tentang kebenarannya dan rentan kesesatan, hal mana diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I No. B-69/E/02/1997 tanggal 19 Februari 1997 perihal Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Oleh karena itu jika penuntut umum tidak menghadirkan alat bukti tambahan maka seyogyanya penggunaan Saksi Mahkota tidak sah dan subyektifitas keyakinan hakim sudah seharusnya tidak dapat terpenuhi, oleh karena itu Hakim harus melindungi Terdakwa dari pelanggaran HAM yang dilakukan penuntut umum yang menyimpang dari Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I No. B-69/E/02/1997 tanggal 19 Februari 1997.

Dalam UUD 1945, UU HAM & UU KEKUASAAN KEHAKIMAN

HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kodrati melekat pada diri setiap orang, HAM adalah hak mendasar pada diri manusia dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Orang yang melanggar HAM orang lain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Negara pun harus ikut menjunjung tinggi dan melindungi HAM seseorang melalui Konstitusi dan atau perangkat peraturan berundang-undang yang berlaku dan diberlakukan. Di Indonesia UUD 1945 sebagai Konstitusi secara tegas  mengakomodir dan mengatur upaya perlindungan HAM, UUD 1945 mengkhendaki adanya persamaan kedudukan manusia dimuka hukum (equality before the law), karena ketiadaan persamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya yang akhirnya menimbulkan penguasaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, dan hal tersebut menyebakan terjadinya pelanggaran HAM.

Proses penuntutan dan persidangan  Terdakwa di pengadilan harus berpedoman pada asas persamaan dimuka hukum, perlakuan terhadap tiap-tiap Terdakwa harus sama, apalagi dalam perkara pidana penyertaan (deelneming) yang berkas perkaranya dibuat terpisah (split), ketika Terdakwa yang satu diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan, maka terhadap perkara yang lain juga harus diperiksa, karena pemeriksaan tersebut bertujuan agar masing-masing Terdakwa dalam perkara pidana penyertaan (deelneming) dapat memberikan keterangan secara bebas dan pemeriksaan tersebut sekaligus juga merupakan bagian dari momentum pembelaan diri si Terdakwa sebelum tiba pada pledoi-nya, karena keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan yang akan selaras dengan pledoi Terdakwa merupakan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) huruf c KUHAP . Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka perlakuan yang sama terhadap masing-masing Terdakwa di persidangan bersifat mutlak dan wajib diberikan, Terdakwa tidak boleh didiskriminasikan dan haknya tak boleh diabaikan, karena bagi siapa yang melakukan diskriminasi dan perampasan hak adalah pelanggar HAM, dimana Pasal 28 huruf J ayat (1) UUD 1945 menyatakan : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : setiap orang tanda diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bahwa dari rumusan pasal ini UU HAM juga mengkhendaki bahwa proses peradilan harus mengedepankan asas persamaan dimuka hukum tanpa adanya diskriminasi, jadi pada pokoknya kesamaan kehendak untuk memperlakukan Terdakwa dalam perkara pidana penyertaan (deelneming) yakni kesamaan perlakuan dalam hal pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan dan dalam hal kebebasan memberikan keterangan dimuka hakim juga merupakan keharusan yang ditetapkan secara tegas oleh UU HAM.

Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dari rumusan pasal tersebut kembali ditegaskan bahwa proses peradilan pidana di Indonesia harus mengedepankan asas persamaan dimuka hukum, persamaan dalam koridor hak asasi manusia yang menginginkan perlakukan dan pemberian kesempatan yang sama, semua terdakwa dalam perkara pidana penyertaan harus diperiksa dalam kedudukan sebagai Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dimuka hakim secara bebas. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Rumusan pasal ini menitikberatkan pada terdapatnya bukti yang sah yakni minimal 2 (dua) alat bukti dan adanya subyektifitas keyakinan hakim bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana / kejahatan tersebut, disamping Hakim juga harus mampu memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya, jika perbuatan tersebut adalah tindak pidana / kejahatan pasti dilarang untuk dilakukan, namun jika perbuatan tersebut tidak dilarang maka pertanggung jawaban pidana tidak perlu lagi dimintakan, selanjutnya hakim harus menemukan dapat atau tidaknya kepada Terdakwa dimintakan pertanggung jawaban pidana dengan memperhatikan ada atau tidaknya kesalahan (schuld) Terdakwa, si Terdakwa mampu atau tidak untuk bertanggung jawab, terdapat atau tidak terdapatnya alasan pemaaf dan atau pembenar, hal mana selaras dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau disebut asas geen straf zonder schuld.

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *